Ambon, KUMHAM MALUKU – Penegakan hukum dan pelayanan hukum menjadi sangat penting dalam rangka melayani masyarakat, dan ini merupakan pelayanan prima untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, ungkap Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Priyadi, saat melakukan siaran langsung di Studio Pro-I Radio Republik Indonesia (RRI) Ambon yang didampingi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KaLapas) Klas IIB Piru, Saiful Sahri, Selasa (15/8).
On air secara langsung oleh RRI Stasiun Ambon ini tidak disia-siakan oleh Priyadi, dengan memaparkan berbagai capaian-capaian kinerjanya, disamping juga menjelaskan tentang luas geografis Maluku yang menjadi kendala dan hambatan, tetapi kendala dan hambatan itu tidak menjadi penghalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi (tusi) kami di Kanwil Kemenkumham Maluku, ujar Priyadi.
Menurut Priyadi kendala dan hambatan ini dapat kami atasi bersama dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di daerah dan kami bersinergi dengan aparat terkait seperti Komando Daerah Militer (Kodam) XVI Pattimura, melalui Bapak Panglima Mayor Jenderal (Mayjen), Doni Monardo, sewaktu kami melakukan keunjungan kerja beberap waktu lalu ke Piru, Seram Bagian Barat (SBB),”ungkap Priyadi.
Terkait layanan publik yang ada di Kemenkumham tidak hanya menyangkut Pemasyarakatan dan Imigrasi saja tetapi juga ada layanan-layanan di bidang Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham) yang berkaitan dengan perusahaan, organisasi, fidusia, Kekayaan Intelektual (KI), layanan masyarakat, merek, PPNS termasuk pendirian PP.” Tentu saja masyarakat belum mengenali tusi serta layanan-layanan yang ada di Kemenkumham.”
“Diharapkan partisipasi dari masyarakat dapat membantu dan juga memberikan kontrol tentang layanan yang ada di Kemenkumham,” harap Priyadi.
Siaran langsung yang berdurasi 60 menit ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari kalangan masyarakat, itu terbukti dengan adanya interaksi dari beberapa penanya yang sangat antusias sekali dengan acara tersebut. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa tentang bagaimana konsepsi dan persepsi masyarakat kepada Kemenkumham. (HUMAS)
