Ambon, KUMHAM MALUKU – Diwawancarai media Siwalima Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Priyadi menyerukan bahwa Kemenkumham mempunyai program-program prioritas yang harus dikerjakan salah satunya adalah bagaimana membuat Kemenkumham sebagai lembaga layanan publik yang bersih dan melayani, oleh karena itu pada pertengahan 2016 Kemenkumham Maluku telah lebih dulu mencanangkan sehingga komponen yang ada di Kemenkumham tahu bahwa telah dilakukan langkah-langkah penertiban dan percepatan yang berkaitan dengan layanan publik revolusi mental, Rabu (9/5/2018).
“Untuk itulah perubahan perilaku yang tadinya hanya menunggu atau masyarakat menunggu kita sekarang telah aktif memberikan pelayanan, memberikan informasi yang disampaikan kepada publik baik lewat media cetak maupun media elektronik, melalui berbagai pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga mendapat respon yang cukup baik bahkan ditahun 2018 awal, Ombudsman menginformasikan kepada seluruh stakeholder yang berada di Provinsi Maluku (Promal) supaya belajar layanan publik di Kemenkumham. Tentu ini tidak membuat kami bangga sampai disitu saja tetapi membuat kami terus berbenah untuk melakukan pelayanan terbaik,” Tegas Priyadi.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kurang lebih satu tahun pertama ternyata mendapat respon yang cukup baik, yakni perubahan yang terjadi dilayanan Imigrasi maupun Pemasyarakatan sudah mulai terlihat, Standart Operasional Prosedur (SOP) mulai dilaksanakan dengan baik walaupun sumber daya manusia terbatas baik itu kapasitas maupun hambatan-hambatan transportasi serta komunikasi yang paling penting untuk menjawab hambatan-hambatan tersebut.
Harapan Priyadi bahwa dengan telah ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) itu menunjukan bahwa Kemenkumham Maluku menolak yang namanya korupsi dan selalu bersih dalam melayani tanpa pungli. (Humas)
