Ambon, KUMHAM MALUKU – Demi mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat Kanwil Kemenkumham Maluku gelar rapat koordinasi forum Dilkumjakpol sebagai ajang untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi sebagai upaya penegak hukum dan Hak Asasi Manusia. (Rabu, 12 september 2018)
Menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Tholib bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi dalam memecahkan persoalan karena belum adanya keterpaduan diantara sesama institusi penegak hukum.
Lebih lanjut disampaikan bahwa rapat koordinasi ini memberikan sebuah penguatan untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan segala peraturan yang berlaku sebagai bentuk kesepahaman peraturan bersama yang selama ini telah disepakati antar penegak hukum.
“Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyatukan semua unsur lembaga penegak hukum agar tidak ada lembaga yang bersifat parsial, membawa ego sektoral dan sikap arogansi oknum dari masing-masing institusi penegak hukum” Ujar Tholib.
Pada kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Triyono Haryanto mengatakan bahwa hukum ditempatkan sebagai instrument yang paling dihormati dan dijunjung tinggi, karena itu hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap gerak dan tindakan.
“Tidak ada satupun Negara yang maju kalau penegak hukumnya tidak benar. Sebagai negara hukum, negara harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dalam menyelenggarakan sistem peradilan yang bebas dari intervensi siapapun” Pungkas Triyono.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Golden Palace dan diikuti oleh seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan Pratama Tinggi, Pejabat struktural Eselon III dan IV dilingkungan Kanwil kemenkumham Maluku beserta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se- Maluku berjalan dengan lancar dan penuh antusias dalam pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM). (Humas)
