PELANTIKAN PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA TUAL TAHUN 2013 - 2014.

Tual 17 Mei 2013, bertempat di Balai Kota Tual dilaksanakan Pelantikan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Tual Tahun 2013 – 2014. Pelantikan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Tual Tahun 2013 – 2014 ini dilakukan oleh Wakil Walikota Tual ADAM RAHAYAAN menggantikan Walikota Tual M.M. TAMHER yang berhalangan hadir dikarenakan sedang melakukan tugas kedinasan yang bersamaan waktunya dengan Pelantikan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Tual Tahun 2013 – 2014 dan pelantikan ini didampingi oleh Wakil Ketua Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tingkat Provinsi Maluku yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku JULIASMAN PURBA.

IMG 6292

IMG 6300

IMG 6303

Sambutan Walikota Tual M.M. TAMHER yang dibacakan oleh Wakil Walikota Tual ADAM RAHAYAAN: kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kota Tual, adalah merupakan upaya dari penegakan hak asasi manusia, yang saat ini di era keterbukaan menjadi salah satu sorotan publik. hal mana cukup mendapat perhatian dari pemerintah bahkan telah menjadi isu-isu regional dan global. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai implementasi dari penegakan hak asasi manusia, berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pemerintah mengeluarkan peraturan presiden republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2011-2014. ini merupakan wujud dari keinginan kuat dari pemerintah/negara untuk memberikan peran penting kepada pemerintah daerah didalam pelaksanaan aksi nasional hak asasi manusia. Perlu pula diketahui bahwa, RANHAM merupakan bentuk komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan hak asasi manusia dan penghormatan itu harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturisme. Oleh karena itu kepercayaan tersebut harus dipahami dan dijadikan acuan untuk dilaksanakan oleh setiap aparatur penyelenggara negara. Bila kita cermati secara arif dan bijaksana terhadap konteks penghormatan hak asasi manusia, maka sebenarnya tanpa disadari, nilai-nilai hak asasi manusia telah dideklarasikan sebelumnya oleh para leluhur kita sejak ribuan tahun lalu. Mereka telah sepakati bahwa hak-hak warga masyarakat sangat perlu dijunjung tinggi, dihormati bahkan wajib dilindungi. Dan saat sekarang ini, apakah kita mau atau tidak melaksanakan apa yang telah digariskan oleh para leluhur di masa lalu. Melalui falsafah hidup yang digariskan dengan hukum adat larvul ngabal, yaitu hira ni ntub fo i ni, it did ntub fo it did, maka kita selaku orang Kei tanpa sadar sudah melaksanakan salah satu dari bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan ranham tahun 2013-2014 di kota tual yang juga telah dilaksanakan dikabukaten/kota Provinsi Maluku, telah memberikan sebuah ketegasan yang lebih jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, agar dalam setiap program kerja tidak mengabaikan aspek nilai-nilai HAM. Oleh karena itu saya sangat mendorong agar panitia ranham kota Tual tahun 2013-2014 ini dalam melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing senantiasa mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan para penyelenggara negara memahami dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas, mendorong kearah masyarakat dan aparatur yang berbudaya HAM serta memastikan agar peraturan daerah yang dihasilkan selaras dengan hukum dan HAM. Selanjutnya saya mengharapkan agar panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan daerah yang didasarkan pada penilaian kebutuhan pengarusutamaan HAM, penyelerasaan aturan hukum dengan standard dan norma HAM, standar prosedur operasional bagi penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung terutama warga yang hidup di wilayah pesisir dan terluar sesuai karakteristik wilayah kota Tual. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pemasyarakatan ham. Hal ini sangat diperlukan untuk memperluas basis sosial bagi tumbuhnya kesadaran HAM, yaitu kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wujud karakter bangsa Indonesia yang beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu pemerintah sangat concern sekali terhadap penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM dengan diimplementasikan dalam 7 (tujuh) program utama RANHAM untuk tingkat pusat dan 6 (enam) Program RANHAM untuk daerah. Saya mengharapkan kiranya pembentukan panitia pelaksana RANHAM kota Tual, dapat mengimplementasikan 6 (enam) unsur program utama RANHAM antara lain: 1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 2. Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; Pendidikan HAM; penerapan norma dan standar HAM; pelayanan komunikasi masyarakat; dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Ini sejalan dengan tujuan ranham, yaitu menjamin peningkatan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan ham bagi seluruh rakyat indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa indonesia yang berdasarkan pancasila dan uud 1945. Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, dibentuklah panitia nasional ranham yang meliputi panitia pelaksana RANHAM ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan ranham sangat erat pula kaitannya dengan persoalan peraturan daerah yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah. Karena setiap peraturan daerah yang hendak dibuat harus memperhatikan aspek perlindungan HAM/warga masyarakat, dan syukur alhamdulillah, pada tahun 2012 yang lalu, pemerintah kota Tual telah menyampaikan usulan rancangan perda yang sangat erat kaitannya dengan upaya melindungi hak-hak masyarakat adat di kota Tual. Saya mengharapkan agar peraturan daerah kota Tual tentang pedoman pelaksann hawear/sasi dalam wilayah kota Tual dalam tahun ini juga kiranya dapat disahkan oleh pihak DPRD kota Tual guna memenuhi hak-hak masyarakat adat ditanah Evav, kota Tual. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan, pada acara pelantikan/pengukuhan panitia pelaksana RANHAM 2013-2014 kota Tual, tak lupa saya ucapkan selamat melaksanakan tugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Dan masih dalam suasana MTQ ke-25 tingkat Provinsi Maluku di kota Tual yang telah ditutup oleh bapak Wakil Gubernur Maluku beberapa waktu lalu, maka dalam kesempatan yang baik ini, saya secara pribadi dan pemerintah kota Tual mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada panitia dan seluruh masyarakta kota Tual atas partisipasi dan dukungan moral dan materil sehingga pelaksanaan MTQ ke-25 dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses.

IMG 6306

Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebagai Wakil Ketua Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tingkat Provinsi Maluku JULIASMAN PURBA: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, sehubungan dengan itu tak ada salahnya bila disaat ini 17 Mei 2013 saya ajak kita bersama untuk hening sejenak sambil memanjatkan doa semoga arwah para pahlawan khususnya pahlawan PATTIMURA mendapatkan tempat yang layak disisi Tuhan Yang Maha Esa, sehubungan dengan HUT pahlawan nasional PATTIMURA Ke-196 tahun (15 Mei 1817 – 15 Mei 2013). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014, merupakan upaya pengimplementasian penegakan HAM dengan memberikan peran penting kepada pemerintah daerah didalam melaksanaan aksi nasional HAM. Perlu pula diketahui bahwa RANHAM merupakan komitmen negara dan pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan hak asasi manusia dan penghormatan itu harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia (baik di pusat maupun di daerah)dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturisme. oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami dan dijadikan acuan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara negara. RANHAM juga merupakan politik ham negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan ham bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mengabdi kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM serta dengan membangun kerjasama yang sinergistik antara lembaga pemerintah dengan masyarakat Madani. Wakil Presiden Republik Indonesia BUDIONO dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat koordinasi RANHAM nasional pada tanggal 25 Mei 2011 mengatakan bahwa pada dasarnya, RANHAM merupakan kebutuhan nasional yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, aktifitas ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar instansi mencakup tingkat pusat sampai daerah yang melibatkan semua elemen masyarakat. Pelaksanaan RANHAM tahun 2004-2009 di Provinsi Maluku hingga saat ini masih belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah dibentuk panitia RANHAM Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Keadaan tersebut antara lain disebabkan karena pemahaman terhadap ham belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi antar lembaga serta tidak adanya petunjuk yang konkrit sebagai panduan sehingga kegiatan yang dilakukan masih sebatas sosialisasi dan diseminasi. Didalam RANHAM tahun 2011-2014 memberikan penegasan yang lebih jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. oleh karena itu saya sangat mendorong agar segera dibentuk panitia RANHAM TAHUN 2011-2014 baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Maluku. Hal ini dimaksudkan agar panitia RANHAM dapat melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan aparat memahami dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas, mendorong kearah masyarakat dan aparat berbudaya HAM serta memastikan agar peraturan daerah selaras dengan Hukum dan HAM. Panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan daerah yang didasarkan pada penilaian kebutuhan (Need Assessment), pengarusutamaan HAM (Human Right Manstreaming), penyelerasaan aturan hukum dengan standard dan norma HAM (Ligislation Process), standar prosedur operasional (Standard Operating Procedure) bagi penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (Vulnerable Groups). Dalam rangka perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia, pemerintah senantiasa memperhatikan adanya dua aspek keseimbangan. pertama adalah keseimbangan antara Hak asasi manusia dan Kewajiban asasi. Harus dipahami bahwa dalam perumusan hak dengan sendirinya menimbulkan implikasi adanya kewajiban. kewajiban bersifat inheren didalam hak itu sendiri. keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Didalam setiap jaminan hak asasi manusia juga terkandung makna kewajiban bagi setiap individu untuk menghormati hak asasi yang dimiliki individua lain. Aspek keseimbangan kedua adalah antara hak dan kebebasan individu dan hak yang bersifat kolektif. keduanya berasal dari dua kutub yang berbeda dan sering kali berhada-hadapan, yaitu individualisme dan keloktivisme. Tarik menarik antara kedua paham tersebut telah terjadi sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945, yang menghasilkan rumusan yang lebih mencerminkan paham kolektivisme. Pada masa reformasi, tuntutan jaminan perlindungan terhadap hak individu semakin menguat bersamaan dengan tuntutan demokratisasi. hal ini terwujud dalam rumusan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan jaminan kepada “setiap orang”. namun demikian, hak kebebasan individu tersebut tetap diimbangi dengan aspek hak kolektif. pemenuhan kepentingan kolektif diperlukan demi terpenuhinya HAM dan kebebasan individu tidak boleh merugikan hak dan kebebasan individu lain yang jumlahnya sangat banyak. Dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Maluku tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata. upaya yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pemasyarakatan HAM. hal itu sangat diperlukan untuk memperluas basis sosial bagi tumbuhnya kesedaran HAM, yaitu kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wjud karakter bangsa Indonesia yang beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu pemerintah sangat concern sekali terhadap penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM. Hal ini diimplementasikan dalam 7 (tujuh) program utama RANHAM untuk tingkat pusat dan 6(enam) program RANHAM untuk daerah yaitu : 1. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM; 2. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan; 3. Pendidikan HAM; 4. Penerapan Norma dan Standar HAM; 5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan 6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. Pembentukan panitia pelaksana RANHAM Kota Tual, diharapkan dapat mengimplementasikan 7(tujuh) unsur program utama RANHAM di atas. Hal ini sejalan dengan tujuan RANHAM, yaitu menjamin peningkatan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, dibentuklah Panitia Nasional RANHAM yang meliputi panitia pelaksana RANHAM ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan RANHAM sangat erat kaitannya dengan persoalan perda yang akan dibentuk oleh daerah. Karena setiap peraturan daerah yang hendak dibuat harus memperhatikan aspek perlindungan HAM, dengan demikian perda yang disusun hendaknya bernuansa HAM. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 25 Juli 2006, perihal Tertib Perancangan Dan Penetapan Peraturan Daerah, yang dutujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, menjelaskan antara lain bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota kepada Biro Hukum Propinsi terlebih dahulu harus melakukan harmonisasi dengan panitia RANHAM Kabupaten/Kota, begitu juga hasil harmonisasi rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh panitia RANHAM berupa rekomendasi untuk pembahasan rancangan peraturan daerah lebih lanjut. Untuk itu para Gubernur, Bupati/Walikota dapat mendayagunakan keberadaan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerahnya masing-masing untuk melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah tersebut. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan, pada Acara Pelantikan/Pengukuhan Panitia Pelaksan RANHAM 2011-2014 Kota Tual, tidak lupa saya ucapkan selamat melaksanakan tugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian.

IMG 6284

IMG 6304

IMG 6312

 

IMG 6286

IMG 6292

IMG 6293

Pelantikan/Pengukuhan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Tual Tahun 2013 – 2014 oleh Wakil Walikota Tual.

IMG 6287

IMG 6316

IMG 6296

Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Walikota Tual dalam hal ini diwakili oleh Wakil Walikota Tual sebagai Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di tingkat Kota Tual dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebagai Wakil Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di tingkat Provinsi Maluku.

IMG 6320

Foto bersama Kakanwil Kemenkumham Maluku dengan Wakil Walikota Tual, Ketua DPRD Kota Tual, Kajari Tual, Ketua Pengadilan Tual, Dandim Tual, Kapolres Tual, Kalapas Klas IIB Tual, Kakanim Tual dan FKPD Kota Tual.

IMG 6326

Ucapan selamat dan terimakasih dari Kakanwil Kemenkumham Maluku JULIASMAN PURBA kepada para undangan atas kehadiran dan telah dilaksanakannya Pelantikan/Pengukuhan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Tual Tahun 2013 – 2014.

IMG 6335

Foto bersama Kakanwil Kemenkumham Maluku, Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Maluku, Kabid Yankum Kanwil Kemenkumham Maluku, Kalapas Klas IIB Tual, Kakanim Tual dan staf dari jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku di depan Balai Kota Tual setelah dilaksanakannya Pelantikan/Pengukuhan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Tual Tahun 2013 – 2014.