Ambon, KUMHAM MALUKU – Pemerataan penempatan notaris pada wilayah kerja menjadi permasalahan, pasalnya kebanyakan notaris hanya tertumpuk di kota Ambon. Dari 38 notaris yang ada di Provinsi Maluku, setengah dari jumlah notaris yang ada yakni sebanyak 19 orang bertugas di Kota Ambon sedangkan masih terdapat beberapa daerah/ kabupaten yang tidak memiliki notaris yakni Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya sedangkan Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki notaris tetapi tidak melaksanakan tugas
Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Tholib bahwa untuk menjawab permasalahan ini, dilakukan kegiatan Diseminasi Layanan Kenotariatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Stakeholder dan Masyarakat tentang tugas dan fungsi notaris.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Dalam pelaksanaan tugas kenotariatan, para notaris mendapat pengawasan dan pembinaan dari majelis pengawas, baik itu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Juga Majelis Pengawas Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
“Ini menjadi tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris karena dipercayakan untuk mengawasi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris terhadap pembuatan akta otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum sehingga notaris dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Bagi notaris yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku” Tegas Tholib.
Kegiatan Diseminasi Layanan Kenotariatan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham, Selasa, 9 Oktober 2018 dengan jumlah peserta 50 orang yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kota Ambon, Leasing dan Perbankan berjalan dengan baik dengan menghadirkan penyaji materi atau narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Dewi Punawiningsih, Kakanwil Kemenkumham Maluku, Tholib dan Notaris Kota Ambon, Roy Prabowo Lenggono. (HUMAS)
