Ambon, KUMHAM MALUKU – Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku menilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki kemampuan sebagai role model. Pasalnya setiap kunjungan kerja yang dilakukan Ombudsman disemua Kabupaten Kota di Provinsi Maluku belum mampu untuk melakukan pelayanan sesuai dengan kepatuhan terhadap UndangUndang Nomor 25 tentang pelayanan publik.
“Biasanya Ombudsman sering omong kalau mau belajar, datanglah ke Kemenkumham Provinsi Maluku dan seluruh satuan-satuan kerjanya. Ini adalah fakta yang perlu dipertahankan” ujar Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamet saat memberikan sambutan pada acara Deklarasi Janji Kinerja di Lapangan Kanwil Kemenkumham Maluku. (10/1)
Hasan juga mengatakan bahwa “Ombudsman sangat bersyukur bahwa diantara seluruh instansi yang ada di Maluku semuanya masih tidur tetapi Kemenkumham Maluku hari ini telah melakukan Penandatanganan Pakta Integritas, Mendeklarasikan Janji Kinerja, serta Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagai suatu permulaan yang sangat baik diawal tahun 2020”.
Lebih lanjut disampaikan bahwa deklarasi ini diharapkan menjadi bentuk awal dari komitmen melawan korupsi, oleh karena itu sangat disayangkan jika sekedar menjadi seremonial yang dilupakan begitu saja ketika tepukan tangan semua orang berakhir.
“Saya berharap penanaman budaya anti korupsi dapat dilaksanakan dalam setiap program kegiatan khususnya pelayanan publik di Imigrasi, Rutan dan Lapas sehingga dengan demikian dalam segala aktivitas mencerminkan budaya kerja anti korupsi melalui penerapan prinsip transparansi pelayanan yaitu publikasi standar pelayanan dengan pelibatan masyarakat untuk mengawasi dan akuntabilitas pelayanan itu dapat dipertanggungjawabkan disetiap pelayanan yang diberikan”tandas Hasan. (Humas)
