Ambon, KUMHAM MALUKU – Sebanyak Sembilan (9) orang Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten/Kota Provinsi Maluku telah resmi dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Andi Nurka. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kemenkumham Maluku Nomor: W.28-05.AH.02.07 Tahun 2020, yang didalamnya terkandung tiga (3) unsur yakni unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademisi.
Berikut nama-nama 9 orang Majelis Pengawas Daerah Notaris:
- Cristina Hiskya S.Sos., S.H (Unsur Pemerintah)
- Rapin Sugara Rumakat S.H., M.H (Unsur Pemerintah)
- Nursia Olla S.H (Unsur Pemeriintah)
- Abigail Agnes Serworwora S.H (Unsur Notaris)
- Nurlitta Nurlette S.H., M.Kn (Unsur Notaris)
- Annas Marwing S.H., M.Kn (Unsur Notaris)
- Djumadi Djunaidy S.H., M.HI (Unsur Akademisi)
- Novyta Uktolseja S.H., M.Kn (Unsur Akademisi)
- Rukiyah Latuconsina S.H.I., L.L.M (Unsur Akademisi)
Kesembilan orang tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Kabupaten/Kota serta memiliki kewenangan yang jelas berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Saat melantik 9 orang tersebut, Andi Nurka mengatakan bahwa MPDN sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap notaris dituntut untuk lebih aspiratif, cepat tanggap dan tepat dalam penyelesaian permasalahan notaris.
Lebih lanjut disampaikan bahwa peranan MPDN dalam menjalankan jabatannya, tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Selain itu juga, Andi menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan untuk lebih memastikan bahwa notaris dalam melaksanakan jabatannya senantiasa dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bukan saja ketentuan hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkan.
“Saya berharap agar pengawasan terhadap notaris untuk lebih dimaksimalkan lagi, lakukan sinergitas dan segera ambil langkah-langkah percepatan yakni lakukan rapat guna menentukan program kerja untuk tiga tahaun kedepan, segera tentukan waktu agar dapat melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) guna membahas teknis pengawasan terhadap penerapan prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris di Wilayah” pungkas Andi. (Humas)
