Ambon, KUMHAM MALUKU – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka membahas pelaksanaan Aksi HAM Daerah pada kegiatan rapat Kerja Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Maluku, Senin (9/03).
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Max Wamrauw. Dalam arahan singkatnya dikatakan bahwa Aksi HAM daerah tahun 2018/2019 telah selesai, dimana Aksi HAM dibagi menjadi 2 (Dua) yakni Aksi HAM Provinsi dan Aksi HAM Kabupaten/Kota. Aksi tersebut meliputi:
- harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasi hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas;
- pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah;
- pengelolaan dan pemerataan sebaran jumlah guru di daerah;
- penyediaan ruang menyusui yang memadai di perkantoran pemerintah maupun swasta dan 5) pelayanan komunikasi masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Fokus Aksi HAM Daerah tahun 2018/2019 adalah hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. “Secara umum capaian Aksi HAM Provinsi Maluku adalah hijau, namun demikian masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang mendapat nilai merah atau kuning. Disisi lain, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Aksi HAM yakni data yang dilaporkan tidak sesuai, keterlambatan pelaporan, tidak adanya transfer knowledge pejabat lama ke pejabat baru yang menangani Aksi HAM dan adanya kendala infrastruktur dan geografis di wilayah tertentu. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan Aksi HAM belum mencapai hasil yang optimal” ujarnya.
“Melalui kegiatan Rapat Kerja Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM ini diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada Kabupaten/Kota mengenai mekanisme pelaksanaan Aksi HAM Daerah. Selain itu sekaligus memberikan pemetaan mengenai kendala dan kondisi di lapangan terkait pelaksanaan Aksi HAM Daerah, dan untuk diketahui bahwa Aksi HAM merupakan suatu Bentuk Tanggung jawab Dalam Rangka Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan, Penegakan Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia” pungkasnya. (Humas)
