Ambon, KUMHAM MALUKU – Seperti diketahui, bahwa satuan kerja (satker) Kemenkumham yang lolos dan maju ke tahap Desk Evaluation adalah sebanyak 467 satker. Seluruh satker yang lolos akan mengikuti desk evaluation oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPANRB. Menjadi salah satu satker Kemenkumham yang lolos hingga tahap ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku turut hadir mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Desk Evaluasi Zona Integritas (ZI) yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom.
Bertempat di Aula Kantor Wilayah, seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas antusias mengikuti arahan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal didampingi oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM serta Para Kepala Biro, Selasa (20/10/2020).
Membuka rapat, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto menyampaikan bahwa Kemenkumham menjadi institusi yang paling banyak mengikutsertakan satker dalam meraih WBK/WBBM. “Saya ucapkan selamat kepada seluruh satker yang maju ke tahapan selanjutnya, perjuangan ini belum usai masih ada satu tahapan lagi yang harus dilalui,” pesannya.
Bambang mengatakan bahwa kegiatan rakor ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran berbagai hal yang harus dilaksanakan oleh satker dalam menghadapi Desk Evaluasi oleh TPN. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi kepada satker yang lolos dan masih berjuang untuk menghadapi Desk Evaluasi demi mencapai predikat WBK/WBBM.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Bidang Sosial, Min Usihen yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan bahwa performa setiap individu akan dinilai oleh penguji, karenanya seluruh ketua dan anggota pokja harus aktif dalam merespon pertanyaan demi pertanyaaan yang diberikan.
Sementara itu Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Ambeg Paramarta, menegaskan agar berprioritas kepada komponen hasil, sampaikan apa yang menjadi inovasi dan berdampak hasil pada pengguna jasa layanan. Dikatakan juga bahwa paparan yang diberikan harus dapat menunjukan proses yang dilakukan oleh satker dan bisa meyakinkan perubahan yang telah terjadi kepada TPN.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Razilu selanjutnya mengharapkan agar satker menunjukkan perubahan yang telah dicapai dari 6 area perubahan. Seperti halnya Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menampilkan reward maupun punishment yang ada. Menurutnya juga, efisiensi waktu harus dicermati dengan baik agar jawaban atas pertanyaan penguji dapat terakomodasi. "Saya berpesan agar kita tidak memiliki kesan menggurui baik dalam presentasi maupun menjawab pertanyaan," tutupnya. (Humas)
