Ambon, KUMHAM MALUKU – Dalam rangka mewujudkan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kanwil Kemenkumham Maluku ikuti “Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”. Kegitan yang berpusat di Inspektorat Jenderal tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui zoom meeting. Kamis, (08/04/2021).
Dari Kanwil Kemenkumham Maluku kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku, Andi Nurka, Kepala Divisi Administrasi, Agung Rektono Seto, Kepala Divisi Imigrasi, M. Yani Firdaus dan sejumlah Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional tertentu serta Pejabat Fungsional Umum.
Kegiatan ini dipimpin lansung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham, Razilu. Dalam paparannya Razilu menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua tujuan utama yang harus dikejar oleh masing-masing satuan kerja dilingkungan Kemenkumham, diantaranya ialah “Mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.”
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai predikat WBK/WBBM, motivasi jangan bergantung pada penghargaan tapi karena tugas sebagai ASN, Kewajiban, Hak Masyarakat, serta Pengabdian kepada Tuhan dan Negara, tutup Razilu.
Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM akan dimulai tanggal 19 April 2021 dan dilakukan secara berjenjang dari evaluasi tim Kantor Wilayah, selanjutnya dilanjutkan oleh tim penilai Eselon I, kemudian pada tahap akhir dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian.
Turut hadir pada kegiatan ini Inspektur Wilayah I, Ahmad Rifa’I, Inspektur Wilayah II, Icon Siregar, Inspektur Wilayah III, Khairuddin, Inspektur Wilayah IV, Luluk Ratnaningtyas, Inspektur Wilayah V, Budi, dan Inspektur Wilayah VI, Marasidin. Masing-masing Inspektur Wilayah (Irwil) menyampaikan paparan terkait kendala yang dihadapi oleh satuan kerja di tiap wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab setiap Irwil. (HUMAS)
Koresponden : A. Irsal
