Ambon, KUMHAM MALUKU – Dalam rangka penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 pada Kementerian Hukum dan HAM RI,Kanwil Kemenkumham Maluku mengikuti Sosialisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan secara vitual, Rabu (26/01)
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Agung Rektono Seto didampingi oleh Kepala Bagian Umum, La Margono, Kepala Bagian Program dan Humas, Abd.Malik Wagola, dan Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara serta diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro BMN, Iwan Santoso. Beliau mengatakan bahwa bahwa ITKP merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi, yang terdiri atas Pemanfaatan Sistem Pengadaan (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak, Non e- Tendering, dan Non e-Purchasing),kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa,dan Tingkat Kematangan UKPBJ.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan teknis pengisian e-kontrak dan penilaian kinerja penyedia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022. (Humas/A)
