BUKA RAKOR KEMENKUMHAM 2022, YASONNA : BINTOR WASDAL MAMPU ORGANISIR CAPAIAN KINERJA DAN TARGET PRIORITAS

WhatsApp Image 2022 11 24 at 00.29.26 1

Jakarta, KUMHAM MALUKU - Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian (Bintor Wasdal) merupakan hal asing di telinga khalayak publik, namun Menteri Hukum dan HAM R.I Yasonna H. Laoly menegaskan, pelaksanaan capaian kinerja dan target prioritas instansi pemerintah dapat terorganisir melalui Bintor Wasdal dan menjadi kunci utama yang wajib dalam pelayanan publik.

"Untuk itu, saya minta Pak Sekjen, Pak Irjen, dan jajaran Pimpinan Tinggi Kementerian Hukum dan HAM agar terus melaksanakan Bintor Wasdal secara berkala, dilanjutkan dengan analisa dan evaluasi sehingga mitigasi resiko untuk menghindari penyimpangan mampu dilakukan," hal ini ditegaskan Menkumham pada Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, Rabu (23/11).

WhatsApp Image 2022 11 23 at 21.31.55

Berlangsung dari Grand Mercure Hotel Jakarta, kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku H.M Anwar N, Kepala Divisi Administrasi, Ikmal Idrus, Kepala Divisi Pemasyarakatan Saiful Sahri, Kepala Divisi Keimigrasian Mas Arie Yuliansa, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ruliana Pendah Harsiwi. 

Mereview kembali laporan Sekretaris Jenderal terkait Capaian Kinerja TA 2022 Kemenkumham yang pada Bulan November ini masih pada angka 76,36%, Yasonna meminta jajaran upayakan percepatan capaian kinerja yang menurutnya masih jauh dari parameter nasional.

"Untuk menjadi perhatian bersama, diupayakan untuk mencapai angka maksimal 95% sesuai parameter nasional mengingat saat ini serapan kita masih pada angka 76,36%," pinta Yasonna.

Kendati demikian, orang nomor satu di Kemenkumham ini juga berikan apresiasi kepada segenap jajaran yang telah melaksanakan pencapaian kinerja secara maksimal, Adapun apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk penghargaan kepada 9 Kantor Wilayah dengan kinerja terbaik berdasarkan parameter IKPA, SMART, SAKIP, WBK/WBBM, dan Tarja.

Mengakhiri arahannya, Menteri kelahiran Nias ini menghimbau pegawai  untuk bersikap netral di tengah gonjangan politik yang sedang memanas saat ini, dirinya juga menyebut Kemenkumham harus bisa memberi kontribusi nyata dalam menyukseskan pemilu dengan baik.

“Seluruh masyarakat Indonesia termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak pilih dalam pemilu. Saya minta Pimpinan Tinggi agar dapat melakukan koordinasi dengan KPU daerah masing-masing sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan tidak kehilangan hak pilihnya," tutup Yasonna.

Untuk diketahui, dalam Rakor ini telah dilaksanakan koordinasi  yang ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Kementeriam Hukum dan HAM, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Humas/AI)

WhatsApp Image 2022 11 24 at 00.29.26 2

WhatsApp Image 2022 11 24 at 00.29.26

Cetak