Jakarta, KUMHAM MALUKU – Organisasi haruslah dinamis, mampu beradaptasi (adaptif), memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertalenta dan proses bisnis yang cepat. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly dalam sambutannya pada Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Hotel JS Luwansa, Senin(27/11)
“Banyak hal yang harus dilakukan untuk mempercepat perbaikan kualitas ASN Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), termasuk mengintegrasikan potensi talenta dan sistem manajemen pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kemenkumham demi terwujudnya pemerintahan berkelas dunia tahun 2024” tutur Yassona.
BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2023 untuk membahas Capaian Kinerja Rencana Kerja 2023, Rencana Aksi 2024 serta Road Map atau Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan SDM Kementerian Hukum dan HAM.
Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Hendro Tri Prasetyo didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin), Slamet Pramoedji bersama seluruh Kakanwil dan Kadivmin dari seluruh Indonesia.
Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM ini bertujuan untuk mendapatkan feedback peningkatan dan penilaian kompetensi dalam hal kebutuhan pelatihan dari seluruh unit utama dan Kantor Wilayah Kemenkumham
Mengidentifikasi peta kebutuhan peningkatan dan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosio-kultural dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kemenkumham;
Serta Mengidentifikasi strategi yang efektif dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan baik klasikal maupun non klasikal serta metode lain yang diatur dalam UU ASN untuk mendukung terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang bertujuan untuk mewujudkan ASN Kemenkumham yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kemenkumham.
Dalam Laporannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa sebagai salah satu Kementerian dengan jumlah SDM yang besar serta memiliki tugas dan fungsi yang beragam tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat meningkatkan kompetensi SDM-nya agar bisa memenuhi harapan masyarakat luas dalam hal pemberian layanan prima.
“BPSDM Hukum dan HAM perlu melakukan berbagai strategi dalam hal design pelatihan yang dapat dengan mudah dilakukan dimanapun, kapanpun, yang tetap memperhatikan kualitas dan tepat sasaran” jelas Iwan Kurniawan.
BPSDM Hukum dan HAM juga terus melakukan perubahan ke arah yang baik dalam rangka pelaksaan pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi. Selama kurun waktu tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM dan Satuan Kerja di lingkungannya telah melaksanakan pengembangan kompetensi baik menggunakan metode klassikal maupun non-klasikal seperti MOOC (Massive Open Online Course), menghasilkan output pelatihan sebanyak 152.667 orang dari 123.056 orang yang ditargetkan.
Disamping menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM juga melaksanakan penilaian kompetensi dengan berbagai tujuan pemanfaatannya. Sampai dengan pertengahan bulan November 2023, output yang telah dihasilkan sebanyak 15.267 orang dengan target 14.708 orang. BPSDM Hukum dan HAM juga mencetak kader dibidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian melalui Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan jumlah taruna saat ini sebanyak 1.346 taruna dan Politeknik Imigrasi dengan jumlah taruna sebanyak 1.201 taruna.
Beberapa program unggulan dan kegiatan strategis di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM antara lain:
1. Penyelenggaraan MOOC di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berbagai tema sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM;
2. Restrukturisasi Politeknik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Percepatan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Adminstrasi dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan bekerjasama dengan lembaga pelatihan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Tindak lanjut pemenuhan sarana prasarana Politeknik;
5. Pembinaan Taruna Berbasis Masyarakat dengan melakukan klasifikasi dan standardisasi rumah sewa taruna serta melakukan sosialisasi kerjasama dengan pemilik rumah sewa taruna.
6. Program Duta BPSDM sebagai bentuk partisipasi para alumni pelatihan kepemimpinan dalam rangka mendorong jajarannya untuk melakukan pengembangan kompetensi.
Dalam Kegiatan Rakor ini, BPSDM Hukum dan HAM juga memberikan Penghargaan Kepada Unit Esselon I, Kantor Wilayah yang mendukung penyelenggaraan pengembangan Kompetensi dan Pegawai yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pelatihan.
Pada kesempatan ini juga, BPSDM Hukum dan HAM memberikan Apresiasi kepada 23 Lembaga Pendidikan Kementerian/Lembaga/Provinsi / Daerah yang telah mendukung pelaksanaan Akselerasi Pelatihan Struktural kepada 1.875 Peserta Pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi ini, diharapkan dapat menghasilkan road map pelatihan dan penyelenggaraan pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi berkelas dunia. (HUMAS)
Hubungi Kami 
