Ambon, KUMHAM MALUKU - Pemerintah memulai langkah besar untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar High Level Meeting Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI sebagai persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) RANHAM yang direncanakan rampung pada 2025 (25/11/2024).
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Mugiyanto, membuka acara ini dengan semangat perubahan. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa RANHAM Generasi VI bukan sekadar dokumen, melainkan sebuah arah baru untuk membawa nilai-nilai HAM lebih dekat ke masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif.
“RANHAM Generasi ke-6 akan menerjemahkan prinsip dan nilai HAM ke dalam tata kelola pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, mengintegrasikan HAM dalam setiap kebijakan, serta membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera,” ujar Mugiyanto.
Bertempat di Ruang Rapat, kegiatan ini diikuti secara virtual oleh Kepala Bidang HAM, M. Ikbal Talahua, didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Kardin La Ucu, serta staf lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi yang kuat untuk memastikan RANHAM Generasi VI menjadi kebijakan yang relevan, responsif, dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan visi besar ini, RANHAM Generasi VI diharapkan menjadi lompatan besar menuju Masa Depan HAM, membawa harapan akan tata pemerintahan yang lebih adil, setara, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. (Humas)