Ambon, KUMHAM MALUKU – Dalam memulai Tahapan dalam penyusunan laporan keuangan secara berjenjang, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku lakukan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan pada Aula Kanwil Lantai 4. Senin (01/07/24)
Kegiatan yang dibuka dengan Pembacaan Sambutan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo oleh Kepala Divisi Administrasi, Muhammad Akram yang menegaskan tentang pengimplementasian Core Value ASN Berakhlak dan Tata Nilai PASTI demi mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham yang wajar tanpa Pengecualian (WTP).
“Banyak tahapan yang di lalui dalam proses tersebut dan semua itu merupakan sebuah usaha nyata demi mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham yang wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan pengimplementasian dengan sungguh-sungguh tetang Core Value ASN Ber-Akhlak yaitu berorentasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif serta menjujung tata nilai PASTI yang berarti profesional akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.” Ungkap Akram
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bagian Umum, Eko Herdianto, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Lamargono, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Agus Soeharto, Jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis di Pulau Ambon, serta seluruh operator keuangan dan BMN pada Unit Pelaksana Teknis.
Selanjutnya target Kakanwil Kemenkumham Maluku untuk bisa mendapat peringkat 10 besar Kantor Wilayah dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Akram juga berpesan untuk transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.
“Saya ingatkan Kembali untuk kita semua agar memperhatikan dan berkerja sama dalam pemenuhan target realisasi penyerapan anggaran per triwulan, apakah sudah sesuai dengan RPD (Rencana Penarikan Dana) yang di susun setiap bulan, sehingga di akhir tahun anggaran 2024 nanti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dapat masuk peringkat 10 besar Kantor Wilayah nilai IKPA, selain itu dari sisi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus transparan dan akuntabel dan tidak menjadi temuan pada saat dilakukan audit pengelolaan keuangan oleh BPK maupun Inspektorat Jenderal” tambah Akram
Menutup sambutan yang dibacanya, ia berpesan kepada para operator General Ledger Pelaporan (GLP) dan Aset Persedian, untuk mengikuti kegiatan yang di damping oleh Koordinator Kanwil dan dari Pembina Unit Eselon I dengan penuh rasa tanggungjawab dan Ikhlas (Humas)
Hubungi Kami 
