Jakarta, KUMHAM MALUKU - Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej membuka secara resmi Rapat Koordinasi Akselerasi Corporate University Tahun 2024 yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM yang diikuti secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo dan Kadiv Administrasi Muhammad Akram di Mercure Hotel dan diikuti secara virtual oleh Jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku dari Aula Kantor Wilayah, Rabu (6/11).
Mengusung tema “Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Rakoor ini dirangkaikan dengan Webinar Nasional. Didapuk sebagai narasumber utama, Wamen Hukum yang akrab disapa Prof Edy ini menegaskan dan menitik beratkan visi Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi landasan kuat dalam upaya bersama mencapai supremasi hukum dan kepemimpinan kelas dunia.
“Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam menyelesaikan segala masalah dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi,” tegasnya.
Sebagai lembaga pengembangan SDM di bidang hukum, BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam membentuk ASN yang unggul dalam keilmuan dan profesionalisme, serta mampu berkontribusi pada kemajuan sistem hukum nasional. Melalui Corporate University, BPSDM Hukum dan HAM berharap dapat mencetak pemimpin masa depan yang berwawasan global namun berakar pada nilai-nilai lokal, siap menghadapi tantangan global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Rapat Koordinasi ini menjadi langkah konkret BPSDM Hukum dan HAM dalam mendukung reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif dan terintegrasi.
Sebelumnya dalam laporan penyelenggaraan kegiatan, Kepala BPSDM Hukum dan HAM Razilu menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya peningkatan keterampilan individu, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk masa depan yang memperkuat daya saing bangsa. "BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak ASN yang unggul, kompeten, dan memiliki etika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum," ujar Razilu.
Akan berlangsung hingga Jumat, 8 November 2024, Rakor ini memiliki tiga agenda utama sebagai fokus kegiatan diantaranya, Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi; Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University; dan Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Diketahui, selain Wamen Hukum, dalam Webinar Nasional ini juga akan diisi oleh pembicara dari berbagai institusi penting diantaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang diwakili oleh Sekretaris BPPK. (Humas/AI)
Hubungi Kami 
