Ambon, KUMHAM MALUKU - Tingkatkan Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM), Kanwil Kemenkumham Maluku melalui Bidang HAM memberikan penguatan kepada Satuan Kerja, direlay dari Ruang Rapat Pimpinan diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Se-Provinsi Maluku, Rabu (31/01).
Menjadi salah-satu pilar penting dalam dunia pemerintahan pasca digaungkannya Reformasi Birokrasi sebagai ukuran keberhasilan dari terwujudnya good governance. Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kadiv Pemasyarakatan Maizar selaku Plh. Kakanwil mengajak seluruh Satuan Kerja di Lingkungan kanwil Kemenkumham Maluku untuk menggalakkan kembali pelaksanaan P2HAM.
Mengevaluasi pelaksanaan P2HAM Tahun 2023 di Lingkungan Kanwil Kemnekumham Maluku, Maizar menyampaikan harapan dari Kakanwil agar di Tahun ini seluruh satuan kerja bisa mendapatkan predikat Pelayan Publik Berbasi HAM.
“Tahun ini saya harap, satuan kerja dapat memenuhi seluruh data dukung dalam pelaksanaan P2HAM, khususnya bagi kelompok rentan, dengan memberikan pelayanan prioritas kepada penyandang difabel, lanjut usia, ibu hamil dan menyusui sehingga kita bisa meraih predikat P2HAM,” ujar Maizar.
Maizar menambahkan, dengan pemenuhan data dukung dan pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM, Satuan Kerja juga secara tidak langsung melaksanakan pemenuhan data dukung dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Menurutnya, hal ini merupakan upaya konkrit yang secara sistematis dan masif harus ditingkatkan, dievaluasi dan dilaporkan secara berjenjang dalam rangka mengukur kinerja dan memberikan kepastian terhadap setiap warga negara yang membutuhkan akses pelayanan agar mendapatkan kepuasan dalam pelayanan publik.
Selanjutnya, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Ernie Nurheyanti Toelle menambahkan bahwa dalam pemenuhannya, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM akan terus membersamai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis HAM tersebut sehingga di Tahun ini kita dapat mewujudkan harapan dari Kakanwil untuk mewujudkan Satker berpredikat Satuan Kerja yang menerapkan P2HAM.
“Saya yakin dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak, di Tahun ini kita bisa mengusulkan Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Maluku untuk menerima predikat P2HAM,” tandasnya. (Humas/AI)