Jakarta, KUMHAM MALUKU – Rapat Koordinasi Usulan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo dan Kepala Divisi Imigrasi Jayanta Surbakti resmi ditutup.

Mewakili Sekrataris Jenderal imigrasi Sandi Andaryadi, Kepala Bagian SDM Direktorat Jenderal Imigrasi menutup kegiatan Rakor Usulan Renaksi di Lingkungan Direktoran Jenderal Imigrasi Tahun 2025. Beliau menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat menyelenggarakan rapat koordinasi ini dengan lancar. Terima kasih kepada semua pihak atas kontribusi yang telah diberikan,” ucapnya.

Rapat koordinasi kali ini menghasilkan sebuah dokumen komprehensif berisi 30 rencana aksi, terdiri atas 25 aksi tingkat pusat dan 5 aksi wilayah. Seluruh rencana aksi dirumuskan dengan mengacu pada Asta Cita Pemerintah Pusat, yakni delapan prioritas nasional yang menjadi arah kebijakan strategis.

Poin-poin penting yang disepakati diantaranya Golden Visa dan Imigrasi Lounge, Digitalisasi Layanan Izin Tinggal, Patroli dan Penindakan, Pengawasan Intelijen, Kerja Sama Internasional, Transformasi Sistem Informasi serta Transformasi Internal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki harapan besar untuk membawa Direktorat Jenderal Imigrasi menuju era baru yang lebih inovatif, responsif, dan berdaya saing global.

“Keselarasan rencana aksi ini dengan Asta Cita menunjukkan komitmen kita untuk mendukung visi pembangunan nasional. Dengan kerja keras dan kerja cerdas, kami yakin Direktorat Jenderal Imigrasi akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.” Jelasnya.

Ambon, KUMHAM MALUKU – Rangkaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2024 resmi dimulai. Rabu (20/11).

Pada hari pertama, sebanyak 175 peserta akan mengikuti SKD Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotes yang dijadwalkan akan berlangsung hingga esok dengan jumlah total 375 peserta yang terdaftar untuk mengikuti tahapan seleksi di Rumah Sakit TK. II dr. J.A. Latumeten, Kota Ambon, Maluku. (20/11)

Merupakan tahapan kedua dalam proses seleksi CPNS setelah sebelumnya para peserta lulus pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Kabag Umum Eko Herdianto mengungkapkan bahwa SKB bertujuan untuk mengukur kompetensi teknis para calon pegawai yang akan bekerja di berbagai unit kerja di Kemenkumham Maluku, yakni Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi, LPKA dan Balai Pemasyarakatan.

Terkait teknis pelaksanaan Psikotes, Eko menerangkan bahwa pelaksanaannya akan menggunakan sistem komputerisasi berbasis CAT (Computer Assisted Test), yang diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan serta memastikan proses seleksi yang transparan dan objektif. "Kami berkomitmen untuk melaksanakan ujian ini dengan seadil-adilnya, serta menjaga kualitas dan integritas seluruh proses seleksi," ujarnya.

Selain itu, Setiap peserta diharuskan menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum memasuki ruang ujian untuk memastikan kondisi fisik mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Pada tahap pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan dari Rumah Sakit TK. II dr. J.A. Latumeten. Adapun beberapa aspek yang diperiksa meliputi tinggi badan, tekanan darah, kondisi kesehatan seperti TBC dan HIV, serta pemeriksaan fisik lainnya seperti keberadaan tato dan rectal toucher.

Dihadapan para peserta ujian, Eko berharap para peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik dalam menghadapi ujian ini, dirinya mengungkapkan bahwa hanya yang lolos dengan nilai terbaik yang akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Kemenkumham sebagai aparatur sipil negara.

"Kami mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti tes dengan sebaik-baiknya, dan proses seleksi ini dapat berjalan tanpa kendala. Kami memastikan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. " ujar Eko.

Untuk diketahui, SKB CPNS Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) rangkaian yakni; SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik dan Psikotest bagi seluruh peserta; SKB Praktik kerja bagi peserta kualifikasi Pendidikan non-SLTA; SKB Kesamaptaan dan keterampilan bagi peserta kualifikasi Pendidikan SLTA; SKB Wawancara dan keterampilan bagi peserta kualifikasi Pendidikan SLTA; dan SKB dengan CAT BKN) bagi seluruh peserta. (Humas)

Jakarta, KUMHAM MALUKU – Kanwil Kemenkumham Maluku mengikuti Rapat Koordinasi Usulan Rencana Aksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025 hari kedua yang dihelat pada Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt. 12. Hadir secara langsung Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo dan Kepala Divisi Imigrasi Jayanta Surbakti. Rabu (20/11).

Dalam rapat ini, enam direktorat dan satu sekretariat jenderal di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi memaparkan usulan rencana aksi mereka. Direktorat yang menyampaikan presentasi adalah Direktorat Pengawasan Keimigrasian, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Direktorat Kerjasama Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, serta Sekretariat Direktorat Jenderal Keimigrasian.

Menjawab tantangan perkembangan teknologi, Direktorat Sistem dan Teknologi informasi keimigrasian mendorong Pembangunan Aplikasi Layanan Pengaduan Teknologi Informasi Keimigrasian dengan pemanfaatan teknologi Artificial Inteligent untuk optimalisasi tugas dan fungsi penanganan Layanan Pengaduan teknologi informasi keimigrasian. Dit, SisTik juga merencakan pengawasan secara terpusat terhadap seluruh upt di Indonesian dengan menerapkan Security and Network Operation Center.

Sejalan dengan Dit. SisTik, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian juga ingin melakukan peningkatan layanan dengan cara melakukan digitalisasi layanan status sipil dan status keimigrasian serta layanan izin tinggal pada kantor wilayah. Dit. IntalKim juga mendorong Kantor Wilayah untuk terus melakukan sosialisasi terkait kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian khususnya terkait Golden Visa.

Berlanjut ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, menyampaikan 5 rencana aksi, peningkatan pelaksanaan patrol imigrasi, pembentukan satgas TOC, pembinaan dan peningkatan jumlah ppns keimigrasian, pengawasan dan pendataan pengungsi di wilayah Indonesia  serta peningkatan sosialisi Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA).

Dalam mengatur Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian berencana melakukan perubahan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Visa dan Izin Tinggal untuk besaran pemenuhan komitmen Golden Visa. Dit. LantasKim juga akan melakukan launching 2 Imigration Lounge pada tahun 2025 yakni pada Kanim Makassar dan KanimSemarang, peluncuran Imigration Lounge dapat bertambah sejalan dengan waktu dan jika terdapat Kantor Imigrasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Direktorat Intelijen Keimigrasian secara berurut memaparkan rencana penguatan hubungan bilateral dan multilateral guna memperluas kerjasama internasional. Fokus utama adalah pada penanganan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia serta rencana penguatan fungsi intelijen untuk mendukung keamanan nasional. Data intelijen akan diintegrasikan dengan sistem pusat guna mempercepat pengambilan keputusan.

Mendukung tercapainya seluruh usulan dari 6 Direktorat pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretariat Jenderal Imigrasi berfokus pada 4 prioritas, Penyusunan instrumen evaluasi kinerja berbasis pelaksanaan fungsi keimigrasian di luar negeri, Pengembangan sistem informasi dan sumber daya manusia, penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) untuk mendukung kegiatan operasional dan Publikasi kebijakan dan program imigrasi melalui media nasional dan regional dengan strategi distribusi berdasarkan kategori kantor imigrasi.

Hendro Tri Prasetyo Kakanwil Kemenkumham Maluku dan Kepala Divisi Imigrasi Jayanta Surbakti serta jajaran imigrasi mendukung segala usulan Rencana Aksi yang telah di paparkan oleh masing-masing direktorat. Kanwil Maluku melalui Divisi Imigrasi berkomitmen berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sembari beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika global.

“Dalam mencapai berbagai usulan rencana aksi, penting adanya konsolidasi lintas unit untuk menghadapi tantangan global. Peningkatan efisiensi layanan, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi menjadi pilar utama dalam kebijakan tahun 2025” ujar Hendro.

Jakarta, KUMHAM MALUKU – Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, menjadi pembicara sesi terakhir Seminar Nasional Keimigrasian yang diselenggarakan bersama Universitas Pertahanan RI. Seminar bertajuk “Mewujudkan Cara Pandang Keimigrasian Strategis dalam Menyongsong Indonesia Emas” ini berlangsung pada Selasa (19/11), dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo, dan Kepala Divisi Imigrasi, Jayanta Surbakti.

Dalam paparannya, Wamenkum menekankan pentingnya memahami fungsi penegakan hukum dalam konteks tindak pidana keimigrasian. Ia menjelaskan bahwa terminologi tindak pidana keimigrasian berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, pelanggaran di bidang keimigrasian juga dapat bersinggungan dengan undang-undang lainnya.

“Dalam penegakan hukum, perlu kecermatan. Harus dipastikan apakah cukup mengacu pada UU Keimigrasian saja, atau memerlukan rujukan dari UU lain yang relevan,” ujar Wamenkum.

Ia juga membedakan antara Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, di mana tindak pidana keimigrasian termasuk dalam kategori Hukum Pidana Khusus Eksternal. Wamenkum menyoroti sifat administratif dari pidana keimigrasian, yang seharusnya digunakan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium).

“Substansi tindak pidana keimigrasian bersifat administratif. Jika masalah dapat diselesaikan melalui tindakan administratif, maka tidak perlu berlanjut ke sanksi pidana,” jelas Edward.

Menutup penjelasannya, Edward O.S. Hiariej memberikan catatan penting terhadap substansi ketentuan pidana keimigrasian, yang kerap mengalami overlapping substansi atau tumpang tindih kewenangan. Hal ini, menurutnya, menyebabkan dualisme antara Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian, sehingga menghambat efisiensi penegakan hukum.

“Kita perlu bersama-sama membenahi substansi ketentuan pidana keimigrasian. Jangan sampai terdapat perbedaan stelsel pemidanaan antar pasal, diskriminasi terhadap petugas keimigrasian, atau ketidaksesuaian antara bentuk kesalahan dengan sanksi pidana yang diancamkan,” tegasnya.

Seminar ini menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengatasi berbagai tantangan keimigrasian, terutama dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045

Jakarta, KUMHAM MALUKU – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Cara Pandang Keimigrasian Strategis Dalam Menyongsong Indonesia Emas” Seminar ini bertujuan untuk memperkuat wawasan dan strategi keimigrasian dalam menghadapi tantangan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo, Kepala Divisi Imigrasi Jayanta Surbakti, serta narasumber terkemuka. Seminar ini menghadirkan topik, yaitu “Dialektika Cara Pandang Keimigrasian Strategis Dalam Menyongsong Indonesia Emas” yang dibawakan oleh Bambang Widodo, Ketua Peranim, dan “Peran Imigrasi Dalam Keamanan Nasional Guna Mendukung Ketahanan Nasional Negara” oleh Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI, Pujo Widodo.

Dalam paparannya, Bambang Widodo menekankan 5 aspek penting yang terkait terhadap cara pandang keimigrasian strategis.

“Peninjauan ulang fungsi imigrasi, sinergitas pengawasan orang asing, sistem penegakan hukum, pengembangan organisasi dan perubahan pola piker menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun cara pandang keimgrasian strategis” ujarnya.

Dilanjutkan degan narasumber kedua, Pujo Widodo menjelaskan bahwa imigrasi adalah salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan nasional. Ia menyoroti bahwa penguatan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian harus menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional.

“Imigrasi adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional. Dengan menjalankan peran sebagai pengawas perbatasan, pencegah kejahatan transnasional, dan penegak hukum” tuturnya.

Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro Tri Prasetyo, sejalan dengan yang disampaikan oleh kedua narasumber. Beliau mendukung adanya Seminar Nasional ini sebagai ruang diskusi strategis untuk merumuskan langkah keimigrasian yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

““Imigrasi memiliki peran sentral dalam mendukung keamanan dan ketahanan nasional. Seminar ini menjadi wadah untuk mengeksplorasi cara pandang baru yang adaptif dan strategis dalam menyongsong Indonesia Emas,” ujar Hendro.