Ambon, KUMHAM MALUKU - Perkuat peran Kementerian Hukum dan HAM R.I di Wilayah dalam rangka pelaksanaan program meso di bidang reviu peraturan perundang-undangan, Kanwil Kemenkumham Maluku menggelar Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum Kepada Pemerintah Daerah.
Bertempat di Aula lt.4 Kantor Wilayah, Kegiatan dibuka oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Ernie Nurheyanti Toelle mewakili Kakanwil Kemenkumham Maluku Hendro tri Prasetyo, Selasa (27/02).
Dalam sambutannya, Yanti menerangkan bahwa program meso di bidang reviu peraturan perundang-undangan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
“kegiatan ini terlaksana pasca diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-4.OT.03.02 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan/Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-10.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah,” terangnya.
Menghadirkan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Richard Nixon Pattikawa, kegiatan ini diikuti oleh 55 (lima puluh lima) orang peserta yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Maluku.
Diketahui, dengan pelaksanaan kegiatan ini Kanwil Kemenkumham maluku telah merejawantahkan strategi untuk meningkatkan kualitas reformasi hukum di daerah dalam rangka pelaksanan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025 serta mewujudkan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Maluku dalam rangka peningkatan Indeks Reformasi Hukum di daerah. (Humas/AI)
